Perda Kawasan Tanpa Rokok, Mengatur Bukan Menyingkirkan

Perda Kawasan Tanpa Rokok, Mengatur Bukan Menyingkirkan

Perda Kawasan Tanpa Rokok, Mengatur Bukan Menyingkirkan

Perda Kawasan Tanpa Rokok, Mengatur Bukan Menyingkirkan
Perda Kawasan Tanpa Rokok, Mengatur Bukan Menyingkirkan

BANDUNG-Pemerintah Provinsi juga memilki peran strategis

untuk memastikan proses pembuatan kebijakan di daerah telah mengikuti peraturan dan perundang-undangan dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan inklusif.

Hal itu berlaku untuk peraturan daerah terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Saat ini, banyak aturan KTR eksesif yang tertuang dalam peraturan daerah, termasuk terkait tempat khusus merokok. Aturan ini bertentangan dengan aturan di atasnya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 109/2012. Secara hierarki hukum, peraturan pemerintah berada di atas peraturan daerah. Maka itu, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Hal itu terungkap dalam “Media Diskusi Kawasan Tanpa Asap Rokok: Menyoal Kawasan Tanpa Rokok, Mengatur dan Bukan Menyingkirkan” yang digelar di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Bandung, Selasa (31/7/2018).

Diskusi ini dihadiri Anggota DPRD Jawa Barat Gatot Tjahyono, pengamat sosial

darii Universitas Padjadjaran (Unpad) Budi Rajab, dengan moderator jurnalis Adi Marsiela. Diskusi ini kerja sama Bandungkiwari.com dengan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI).

Budi Rajab menyoroti rokok dari aspek budaya atau sosial. Menurutnya, rokok menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Dalam sebatang rokok, ada proses yang panjang yang dimulai dari petani tembakau, industri rokok, buruh pabrik rokok, pedagang, dan akhirnya sampai pada konsumen.

Sehingga tidak heran dengan munculnya aturan tentang rokok, akan menimbulkan tantangan di masyarakat, karena berkaitan dengan budaya itu sendiri, khususnya petani tembakau dan industri rokok itu sendiri. Petani tembakau di Indonesia sanagat besar jumlahnya, misalnya di Jabar seperti Sumedang, Garut, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lainnya.

Dengan ketersediaan sumber daya alam itu, tak heran jika orang Indonesia

masuk dalam kategori mayarakat perokok berat. Tembakau ditanam para petani yang secara sisiologis mereka mirip dengan petani padi yang hidupnya pas-pasan. Kehidupan mereka tertumpu pada penghasilan bertani tembakau.

“Bila larangan merokok ini ketat, banyak yang akan kena dampak dengan peraturan itu. Karena tembakau produk yang bertingkat, dari petani ke industri, di situ ada tenaga kerja atau buruh,” kata Budi Rajab. (Pun)

 

Baca Juga :