Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia

Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia

Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia
Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya NKRI. Negara Indonesia yang di proklamasikan para pendiri negara adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuktikan “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berwujud republik”.

Para pendiri negara mengedepankan pentingnya persatuan dan kesatuan diwujudkan di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Para pendiri negara udah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyesuaikan persatuan dan kesatuan di dalam sebagian pasal;
Pancasila, yaitu sila ketiga “Persatuan”.
Pembukaan alinea IV; “…Negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat bersama berdasarkan kepada…persatuan Indonesia,…”
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 membuktikan bahwa”Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berwujud Republik”.
Negara Indonesia adalah suatu negara persatuan yang tidak terpecah-pecah, dibentuk di atas dan di di dalam bangsa Indonesia yang tidak terbagi-bagi. Pemikiran tentang area negara Indonesia merdeka dari pendiri negara sanggup dijumpai di dalam sidang BPUPKI. Tokoh yang mengemukakan itu adalah Mohammad Yamin dan Soepomo.

1) Mohammad Yamin, di dalam pidatonya tanggal 11 Juli 1945 mengatakan;
“…Pemerintah di dalam republik ini pertama-tama dapat disusun dari badan-badan penduduk seperti desa, yaitu lapisan pemerintahan yang paling bawah. Pemerintah ini aku namai pemerintah bawahan. Dan pemerintah pusat dapat terbentuk di kota negara, ibu negara Republik Indonesia. Itu aku namai pemerintah atasan. Antara pemerintah atasan dan pemerintah bawahan itu adalah pemerintah daerah, yang boleh aku sebut pemerintah tengahan…”

2) Soepomo sebagai Ketua Kecil Perancang Undang-Undang Dasar di dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 menyatakan;
“…Kita menyetujui bentuk negara kesatuan (eenheidstaat). Oleh sebab itu di bawah Negara Indonesia tidak tersedia negara bawahan, tidak tersedia “onderstaat”, dapat tetapi hanya tersedia daerah-daerah pemerintahan belaka. Pembagian area Indonesia dan bentuknya pemerintah area ditetapkan bersama undang-undang.”
“…Hak-hak usul di dalam daerah-daerah yang berwujud istimewa wajib diperingati juga. Daerah-daerah yang berwujud istimewa itu ialah pertama area kerajaan baik di Jawa maupun luar Jawa. kedua, daerah-daerah kecil yang mempunyai lapisan rakyat asli seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh. Maksudnya, daerah-daerah istimewa tadi dihormati bersama menjunjung dan memperbaiki lapisan asli…”

Berdasarkan anggapan dari Mohammad Yamin dan Soepomo di atas, maka sanggup disimpulkan bahwa lapisan area pembagiannya terdiri dari area besar, daerah-daerah istimewa, dan daerah-daerah kecil desa/sebutan lain (nagari, dusun, marga, huta, kuria, gampong, meunasah). Pembagian lapisan area itu tidak sebabkan negara Indonesia terpecah-pecah, dapat tetapi di dalam satu ikatan, yaitu negara Indonesia.

Konstitusi negara Indonesia termasuk secara tegas mengakui dan menjunjung satuan-satuan pemerintahan area yang berwujud istimewa dan penduduk hukum tradisi serta hak-hak tradisionalnya sepanjang tetap hidup dan sesuai bersama pertumbuhan penduduk dan komitmen NKRI. ciri ciri makhluk hidup tema 1 kelas 3

Adapun yang dimaksud bersama penduduk hukum tradisi adalah penduduk hukum tradisi atau tradisi istiadat seperti desa, marga, nagari gampong, huta, dan huria.

baca juga :