Latih Siswa Jadi Event Organizer

Latih Siswa Jadi Event Organizer

Latih Siswa Jadi Event Organizer

Latih Siswa Jadi Event Organizer
Latih Siswa Jadi Event Organizer

PANGANDARAN — Angin segar pasca alih kelola SMA/SMK di Jawa Barat terus dihembuskan

. Ini terasa dalam pertemuan Musyawarah Kerja Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Kota Bandung di Pangandaran, kemarin (26/2). Di forum itu, Dinas Pendidikan Jabar menegaskan, tak perlu lagi ada perumpamaan dikotomi pendidikan negeri dan swasta.

”Tidak ada dikotomi (SMA negeri swasta),” ujar Dr Dadang Rahman MPd, kepala Bidang (kabid) SMA Dinas Pendidikan (disdik) Jabar.

Buktinya, kata dia, pasca alihkelola ke provinsi dari kabupaten kota, perhatian sekolah swasta sama

dengan sekolah negeri. Sekolah swasta di Kota Bandung dapat dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp 35 miliar. Dapat dana Bantuan Pendidikan Menengah Umum (BPMU) yang jumlahnya naik dari tahun lalu. Dapat ruang kelas baru. Bahkan, ada guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta. Baik sebagai guru, maupun kepala sekolah. Dikenal juga dengan istilah guru diperbantukan kerja (Dpk). Ini menjadi keinginan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Sedangkan keberadaan guru honorer atau yayasan, menjadi tanggung jawab yayasan. Sebagai rerpresentasi masyarakat. Sebab, pendidikan itu tanggung jawab semua.

”Meski memang, tidak semua yang ada di swasta dibiayai pemerintah,” kata doktor manajemen pendidikan lulusan UPI ini.

Dadang menyampaikan, begitupun soal ketentuan pendaftaran peserta didik baru (PPDB)

yang akan dijalankan tahun ini. Maksimal satu kelas 36 orang, dan 36 rombongan belajar (rombel). Bahkan, bila perlu di SMA negeri cukup 32 siswa untuk menjaga mutu. Artinya, akan ada aliran siswa ke sekolah swasta. Tinggal, yang perlu dilakukan sekolah swasta adalah meningkatkan pengelolaan. Mulai dari kebersihan sampai mutu pendidikan. Sebab, sekolah beda dengan pasar. Ada instrumen pengendali mutu dengan adanya pengawas.

“Harus sauyunan (jalan bersama SMA negeri dan swasta). Ke depan tidak boleh lagi ada istilah dikotomi negeri dan swasta. Untuk itu, kita butuh komunikasi,” kata ayah tiga anak ini.

Di samping itu, tambah dia, bagi sekolah swasta yang membutuhkan murid, saat ini ada peluang membuka sekolah terbuka. Gratis bagi siswa karena biaya akan ditanggung pemerintah. Tempat belajar tidak mesti di sekolah. Tapi, ijazah tetap resmi diterbitkan sekolah. Agar pendidikan bisa menjangkau semua dan ke pelosok, sejalan keinginan Gubernur Ahmad Heryawan. Itu berarti, berbagai upaya dilakukan melayani pendidikan. Perhatian sama ini sekaligus bukti konsern utama Disdik Jabar terhadap pelayanan pendidikan bagi masyarakat.

 

Sumber :

https://voi.co.id/