Budaya Demokrasi

Budaya Demokrasi

Budaya yang lazim disebut kebudayaan atau sistem budaya, berasal dari kata sangsekerta buddhayah, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal” (koentjaraningrat, 1985). Atas dasar pengertian ini, yang dimaksud budaya demokrasi adalah ide atau gagasan demokrasi. Gagasan dasat demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan satu dengan lainnya.
Budaya demokrasi adalah kebiasaan berfikir dan berperilaku yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

F. Implementasi Demokrasi

Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintah, demokrasi juga melahirkan sistem yang bermacam-macam seperti : pertama, sistem presidensial yang menyejajarkan antara parlemen dan presiden dengan memberi dua kedudukan kepada presiden yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kedua, sistem parlementer yang meletakkan pemerintah yang dipimpin oleh perdana menteri yang hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan bukan kepala negara, sebab kepala negaranya bisa diduduki oleh raja atau presiden yang hanya menjadi simbol kedaulatan dan persatuan. Ketiga, sistem referendum yang meletakkan pemerintah sebagai bagian dari parlemen.
Dibeberapa negara ada yang menggunakan sistem campuran antara presidensiik dengan parlementer, yang antara lain dapat dilihat dari sistem ketatanegaraan di perancis atau di indonesia berdasar UUD 1945.
Civil Society.
Konsep masyarakat madani berasal dari Al-mujtama’ Al-Madani. Masyarakat Madani diperkenalkan oleh Naquib al-Attas, seorang sejarah dan peradapan islam dari Malaysia. Menurutnya masyarakat madani merupakan konsep masyarakat ideal yang mengandung dua komponen beasar yaitu masyarakat kota dan masyarakat yang beradap(2000). Berdasarkan konsep dasar itu, masyarakat madani dapat diberikan makna sebagai tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi dan berkeadaban yang didirikan atas dua persyaratan, yaitu toleransi dan penghargaan terhadap pluralisme(kemajuan).
Dato Seri anwar Ibrahim yang dikutip oleh supraiyadi ahmad(2000) menjelaskan bahwa masyarakat madani merupakan terjemahan dari civil society. Menurutnya masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasab perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran seni, pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadi keterdugaan atau predictablity serta ketulusan atau trasparency sistem.