Perwujudan kedaulatan rakyat dalam konteks Negara hokum

Perwujudan kedaulatan rakyat dalam konteks Negara hokum

Penegasan kedaulatan rakyat dalam konteks negara hukum Indonesia ada dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut:“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, Ayat (2) dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Ayat (3).

Dengan demikian, kedaulatan berada di tangan rakyat dan segala sikap tindakan yang dilakukan ataupun diputuskan oleh alat negara dan masyarakat haruslah didasarkan pada aturan hukum.

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut.

  1. Efektivitas dan efisiensi peran lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
  2. Pelaksanaan prinsip kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan “equality before the law” bagi seluruh warga negara Indonesia.
  3. Adanya jaminan negara terhadap perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia.
  4. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggraan kedaulatan rakyat.
  5. Penyelenggaran pemerintah sebagai amanat kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan hukum yang berlaku.
  6. Penyelenggaran proses peradilan administrasi yang bebas dan mandiri.
  7. Penyelenggaran Pemilu sebagai perwujudan demokrasi diselenggarakan secara Luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil).
  8. Upaya perwujudan cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan pancasila serta berkedaulatan rakyat dalam konteks Negara hokum

Dalam rangka perwujudan cita-cita dan tujuan nasional tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan negara, di antaranya adalah sebagai berikut.

 

Sumber :

https://weshop.co.id/apa-itu-teknologi-penapisan/